INTERSEPSI SEBAGAI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM - SLAMET TRI WAHYUDI, 090810549 M (2011)
Tesis ini membahas tentang konsekuensi yuridis implementasi intersepsi kepolisian yang bertentangan dengan undang-undang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Intersepsi merupakan kewenangan penegak hukum, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Implementasi intersepsi terdapat perbedaan yang mendasar antara Kepolisian, Kejaksaan dengan KPK, perbedaan tersebut antara lain tentang pengaturan dimulainya kegiatan intersepsi. Sebelum diundangkannya UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, hasil intersepsi yang berupa rekaman percakapan telpon dimasukkan dalam klasifikasi sebagai alat bukti petunjuk, hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam UU No.20 Tahun 2001 Pasal 26 jo Pasal 188 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, namun setelah diundangkannya UU ITE rekaman pembicaraan tersebut masuk dalam kualifikasi alat bukti elektronik yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Selanjutnya terdapat pemahaman yang keliru terhadap pengaturan RPP Penyadapan, dalam ketentuan RPP Penyadapan standar operasional KPK diatur tersendiri dalam undang-undang, maka secara hirarkie peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan pemerintah dibawah ketentuan undang-undang, sehingga intersepsi yang dilakukan oleh KPK kelak tidak harus serta merta tunduk dan patuh terhadap pengaturan RPP tentang penyadapan. Adanya fakta hukum tentang pelaksanaan intersepsi yang dilakukan oleh kepolisian yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adapun alasan yang dijadikan dasar bagi kepolisian adalah penafsiran ekstensif terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE, dalam hal ini prespektif kepolisian, bahwa pengaturan yang tercantum dalam UU ITE terkait dengan kewenangan intersepsi adalah lex specialis, maka dari itu pihak kepolisian menafsirkan bahwa UU ITE memperbolehkan kepolisian untuk melakukan intersepsi terhadap semua tindak pidana. Setelah dilakukan penafsiran historis terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE tersebut, ternyata maksud dari Pasal tersebut adalah implementasi intersepsi yang dilakukan kepolisian, kejaksaan dan KPK dikembalikan pada undang-undangnya masing-masing. Kemudian apabila dikualifisir tindakan kepolisian tersebut adalah tindakan tanpa hak atau bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum materiil. Selanjutnya konsekuensi yuridis dari tindakan kepolisian tersebut bisa dikenakan sanksi pidana, hal ini didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap Pasal 31 ayat (3), bahwa bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan kewenangan intersepsi, maka konsekuesi yuridisnya adalah dipersamakan dengan masyarakat biasa yang melakukan intersepsi. Sehingga tindakan kepolisian tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal sebelumnya yakni Pasal 31 ayat 1 jo Pasal 47 UU ITE. Demikian tesis ini semoga dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan di bidang hukum bagi pembacanya.