Penegakan Hukum Pidana Pornografi Di Internet (Cyberporn) - Panca Wisnu Wardana, - (2002)
Pornograti jelas merupakan tindak pidana, yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum Internet merupakan salah satu bentuk media yang dapat digunakan oknum untuk menyebarkan porngrafi, jadi cyberporn hanyalah salah satu feature yang ada di internet. Internet hanya lah bentuk media yang disalahgunakan penggunaannya, sehingga bukan internet yang harus dilarang, tetapi pelaku cryberpum itulah yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak huKum dapat menggunakan hukum positif Indonesia, yaitu KUHP, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PeTs, serta Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk menjerat pelaku cyberpon Pelaku cyberporn, baik pemilik/pengelola situs porno,foto model/aktor aktris, dan produser yang terlibat dalam situs porno serta pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran/penyiaran situs porno (internet service provider/penyelenggara jasa), harus bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan perannya masing masing at as tindak pidana cyberporn. Pengguna pelanggan internet hanyalah korban (victim) dari pelaku cyberpon . Pemerintah sampai saat ini belum pernah mengeluarkan kebijakan yang melarang cyberporn di Indonesia. Tanpa adanya kebijakan tersebut, kinerja aparat penegak dalam menanggulangi cyberpon di Indonesia menjadj terhambat. Untuk menanggulangi cybelporn, diperlukan adanya kerja saran dari aparat penegak hukum, pemerintah, serta peran serta masyarakat. Tanpa adanya kerja sama yang baik, penanggulangan cyberporn tidak akan dapat berjalan secara erektir, walallpun hukllm positif Indonesia dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberporn.