Pencurian Listrik Dan Pertanggungjawaban Pidananya - Anys Pudiastutik, - (2005)
Pencurian listrik yang selama ini banyak terjadi di Indonesia, dapat dimasukkan sebagai tindak pidana. Obyek dari tindak pidana tersebut adalah tenaga listrik yang merupakan komoditas vital mempengaruhi hajat hiduporang banyak sehingga yang menjadi korban dari kejahatan ini bukan hanya badan hukum (PT. PLN) saja melainkan juga negara dan rakyat Indonesia seluruhnya. Efek beranting yang ditimbulkan akibat kurangnya atau tidak tersedianya tenaga listrik yaitu sangat mempengaruhi kestabilanperekonomian, sosiaI, politik, dan keamanan negara. Pencurian listrik secarajelas dan tegas dikategorikan sebagai suatu tindak pi dana berdasarkan Pasal 19 (merujuk pada Pasal 362 KUHP) jo. Pasal 23 Undang-undang Nomor 15Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Pelaku pencurian listrik harns dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya karena telah menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Selama ini perbuatan pencurian listrik tidak ditindak secara tegas dan serius oleh aparat penegak hukum untuk diproses menurut hukum yang berlaku karena banyak oknwn aparat penegak hukwn sendiri yang terlibat dalam kegiatan pencurian listrik ini. Penghentian proses pemeriksaan terhadap kasus pencurian listrik ini banyak tet:iadi di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan yang seringkali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, serta proses peradilan kasus pencurian listrik yang tidak transparan dan hasil keputusan hakim yang tidak diumumkan secara terbuka menjadikan kendala bagi penegakan hukum di Indonesia. Penanganan pencurian listrik sendiri juga banyak mengalami kendala karena pencurian listrik itu tidak hanya dilakukan oleh pelanggan saja melainkan juga banyak oknum pegawai PLN yang terlibat dalam kegiatan pencurian tersebutsehingga mengakibatkan sulitnya mendeteksi adanya pencurian listrik sejak dini.