PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KEGIATAN PERBANKAN - YUSTINUS PRIYAMBODO, - (2000)
Pada saat ini walaupun Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 telah hampir satu tahun hadir di lndonesia, akan tetapi masih hanyak ketidakpastian hukum dari ketentuan-ketentuan yang herkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, hagi benda persediaan. Sehingga pelaksanaannya dalam praktek perbankan kuranglah optimal. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan yang kurang jelas mengenai batasan dari henda persediaan dan benda lain. Belum berdirinya kantor pendaftaran jaminan fidusia juga membuat hambatan bagi pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga perkembangan jaminan fidusia ini akan terhambat. b. Ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia temyata kurang memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam peIjanjian jaminan fidusia. Dalam hal pengawasan terhadap benda persediaan atau benda perdagangan bank mengalami kesulitan waktu dilakukannya pencatatan alas benda jaminan tersebut karena beralihnya benda tersebut setiap hari.. Kemudian dalam hal pemberi fidusia melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia, tidak jelas upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap perbuatan tersebut. Juga tidak dijelaskan apakah fidusia ulang tersehut termasuk wanprestatie atau bukan