Risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui Media Elektronik - Yessy Cornesia Irianto, - (2021)
Adanya pandemi Covid-19 pada saat ini menyebabkan adanya kebutuhan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan melalui media elektronik dan kaitannya dengan profesi notaris. RUPS elektronik diatur dalam Pasal 77 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka dan POJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.Sasaran penyusunan dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan risalah RUPS elektronik dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS Elektronik menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada RUPS elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka, Pasal 12 POJK No 16/POJK.04/2020 dan kewajiban notaris dalam membuat akta otentik dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Mekanisme RUPS yang dilakukan dengan media elektronik pada dasarnya merupakan satu upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dapat memudahkan para pemegang saham untuk tetap hadir dengan penggunaan perangkat elektronik. Kewajiban notaris dengan merujuk pada Pasal 16 ayat 91) UUJN adalah membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Posisi notaris dalam pelaksanaan RUPS elektronik menimbulkan kesulitan bagi notaris karena terdapat penyimpangan dari kewajiban dalam pembuatan akta berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.